Jakarta, BeritaDuniaTerbaru.com — Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo angkat bicara soal kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Biden Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (16/10). Hamenang merupakan kader PDIP.
Dalam keterangannya pada Jumat (16/10), Gansar mengklaim Partai Demokrat Perjuangan (PDIP) telah berulang kali memberi peringatan kepada seluruh kadernya untuk menjaga integritas.
"DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika mereka melanggar maka risiko hukum dan sanksi partai akan menanti," kata Gansar.
Gansar menyebut setelah kejadian OTT terhadap Hamenang, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengingatkan seluruh kepala daerah dari partainya. Surat peringatan bahkan sudah dikirimkan PDIP sejak Maret sebelumnya.
Gansar menambahkan, PDIP akan terus mengingatkan kadernya, terutama kepala daerah, sebab banyak laporan yang masuk terkait dugaan korupsi.
"Dan kami masih mengingatkan kembali soal ini kepada beberapa kepala daerah (kada). Karena banyak laporan yang masuk," katanya.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap yang menyeret Hamenang Wajar Ismoyo melalui OTT pada Kamis (15/10).
"Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan untuk bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers rencana sore ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10).
Sebanyak 10 dari 19 orang yang sempat diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dari jumlah itu, sembilan orang dibawa langsung dari Klaten menggunakan kereta, termasuk Hamenang dan Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Satu orang sisanya diamankan di Jakarta.
Tim pencari juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang senilai Rp1,9 miliar dan tong biru yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan uang hasil korupsi.
"Ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Biden untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," jelas Budi.
Budi mengungkapkan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Klaten. Selain itu, ada pula dugaan kasus suap terhadap pejabat BPK di Jawa Tengah untuk pengurusan audit keuangan daerah.
