BeritaDuniaTerbaru.com, Jakarta —
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan.
Alex menekankan bahwa beberapa organisasi peduli lingkungan nonpemerintah telah mengungkap data hasil investigasi mereka, termasuk Walhi dan Greenpeace Indonesia yang menyebut terdapat 52 perusahaan terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia.
"Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," kata Alex melalui keterangan resmi, Jumat (16/10).
Politikus PDIP itu menilai desakan pembukaan data juga penting untuk menghindari fitnah dari negara tetangga, terutama menyusul maraknya meme jerebu yang beredar di media sosial.
"Jiran kita sudah mengolok-olok dengan meme jerebu terkait kasus karhutla kita ini. Mungkin karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya," ucap Alex yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat tersebut.
Sebelumnya, laporan investigasi yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan asal Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura. Laporan tersebut tidak secara langsung menuduh perusahaan-perusahaan itu sebagai penyebab kebakaran di Sumatra dan Kalimantan Barat, maupun menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Di sisi lain, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengungkapkan hasil investigasi yang menyebut kabut asap di negaranya bersumber dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia.
Fu menyatakan Badan Lingkungan Nasional (NEA) secara aktif memantau hotspot dan sebaran asap melalui analisis citra satelit dan data meteorologi untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber kabut asap.
"Untuk menetapkan perusahaan mana yang bertanggung jawab, diperlukan informasi dari berbagai sumber, dan tidak semua informasi tersebut berada dalam yurisdiksi Singapura," kata Fu saat konferensi pers, Jumat (16/10), sebagaimana diberitakan Channel News Asia.
NEA disebut akan mengirimkan pemberitahuan langkah pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas (THPA) kepada ketujuh perusahaan tersebut. Fu juga mengklaim sudah mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni untuk menawarkan bantuan, termasuk dukungan sipil dan teknologi penyemaian awan (cloud seeding) atau hujan buatan.
"Saya belum menerima tanggapan dari beliau. Namun, kami tetap siap memberikan bantuan yang dianggap sesuai oleh pihak Indonesia dan akan terus berkoordinasi," kata Fu.
Selain desakan pembukaan data, Alex menyoroti tewasnya empat orang yang terdiri dari petugas dan pekerja saat memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kamis (15/10) lalu.
"Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini," tutur Alex.
Ia merinci data korban karhutla di Indonesia, namely 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan, dengan mayoritas korban berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Marak pula kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Berdasarkan data kumulatif Kementerian Kesehatan, terdapat 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten dan kota dari tujuh provinsi terdampak per 12 Oktober 2026. Sekitar 62.400 kasus atau 22,5 persen di antaranya menimpa anak usia 0 hingga 5 tahun.
Asap karhutla juga menyebabkan kualitas udara memburuk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak termasuk Papua dan Timor Leste, serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.
Menutup tangkapannya, Alex mendesak Prabowo agar tidak menunggu hingga korban terus berjatuhan. Ia menegaskan, jika Indonesia memerlukan peralatan untuk menghadapi karhutla, banyak negara yang bersedia membantu seperti yang pernah dilakukan Jepang.
