BeritaDuniaTerbaru.com, Jakarta — Produk unggulan dari desa semakin berpeluang menembus pasar internasional. Melalui program fasilitasi ekspor dan perluasan perjanjian dagang, pemerintah berupaya memperkuat kinerja perdagangan Indonesia sekaligus membuka kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau pembeli global.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus sektor perdagangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di dalam negeri.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. "Dari sektor perdagangan, meskipun tantangan global cukup besar, kinerjanya terus tumbuh positif," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$ 282,91 miliar, meningkat 6,15 persen dibandingkan 2024 yang sebesar US$ 266,51 miliar. Pertumbuhan berlanjut pada periode Januari hingga Agustus 2026. Nilai ekspor tercatat mencapai US$ 193,64 miliar, naik 4,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada rentang waktu tersebut, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 7,25 miliar.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut melalui perluasan pasar ekspor, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan daya saing pelaku usaha dalam negeri.
Perjanjian Dagang Buka Akses Pasar
Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2026 di NICE PIK 2, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Perluasan pasar menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan ekspor Indonesia. Perjanjian dagang dengan negara mitra diharapkan dapat membuka akses pasar, mengurangi hambatan tarif, dan meningkatkan peluang produk nasional bersaing di luar negeri.
Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang, sedangkan 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah juga berupaya menyelesaikan perundingan dengan Gulf Cooperation Council (GCC) di kawasan Timur Tengah serta menjajaki kerja sama dengan blok perdagangan Mercosur di Amerika Selatan.
Menurut Budi Santoso, pembukaan pasar tidak harus selalu menunggu kesepakatan regional yang prosesnya panjang. Penjajakan bilateral dapat menjadi langkah awal untuk memperluas hubungan perdagangan. Ia mencontohkan kerja sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai salah satu upaya memperkuat penetrasi produk nasional di kawasan Timur Tengah.
"PR ke depan sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak perjanjian dagang dan membuka akses pasar, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri," tegas Budi.
Selain membuka pasar baru, pemerintah perlu memastikan produk Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dan standar negara tujuan. Dengan demikian, perjanjian dagang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penjualan, bukan sekadar menambah daftar kesepakatan.
UMKM Desa Ikut Membidik Pasar Ekspor
Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2026 di NICE PIK 2, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Peluang ekspor kini tidak hanya terbuka bagi perusahaan besar. Melalui program Desa Ekspor, Kementerian Perdagangan memperkenalkan produk unggulan daerah kepada pembeli internasional agar pelaku usaha di perdesaan memiliki kesempatan menjangkau pasar global.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan UMKM juga memiliki peluang untuk menjadi eksportir. "Di desa-desa juga sudah banyak yang melakukan ekspor. Pelaku ekspor itu tidak hanya ada di kota, tetapi juga di desa. Bukan hanya usaha besar, melainkan UMKM pun bisa ekspor," katanya.
Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra usaha. Dalam rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, ditandatangani 10 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) senilai Rp 69 miliar yang melibatkan pihak pembina dan mitra usaha.
Sementara itu, transaksi ekspor UMKM melalui program UMKM BISA Ekspor mencapai US$ 347 juta atau sekitar Rp 6 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian tersebut menunjukkan adanya peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar. Namun, pelaku usaha tetap perlu menjaga kualitas produk, memenuhi standar negara tujuan, dan memastikan pasokan sesuai permintaan pembeli.
Karena itu, pendampingan ekspor serta penguatan kapasitas produksi menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.
Hilirisasi dan Stabilitas Harga Jadi Perhatian
Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kementerian Perdagangan, Selasa (14/7/2026).
Selain memperluas pasar, pemerintah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia. Pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi diharapkan memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri. "Program hilirisasi yang dicanangkan Bapak Presiden sangat tepat. Melalui hilirisasi, kita memiliki daya saing yang kuat berkat peningkatan kualitas produk," katanya.
Di dalam negeri, pemerintah juga menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendukung kelancaran perdagangan.
Budi menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, distributor, pemasok, serta pelaku usaha untuk menjaga kondisi pasar. "Sisi stabilitas harga saat ini terkendali dengan baik. Kita terus berkolaborasi dengan kementerian, pelaku usaha, distributor, dan pemasok. Sejak tahun lalu, momentum Lebaran berjalan baik, dan hingga kini harga-harga relatif stabil," katanya.
Ke depan, tantangan perdagangan Indonesia adalah menjaga pertumbuhan ekspor, memperluas pasar tujuan, dan meningkatkan keterlibatan UMKM. Pembukaan akses pasar perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produk, kapasitas industri, dan stabilitas harga domestik agar manfaat perdagangan dapat dirasakan lebih luas.
